Orde Baru

Video ini bertujuan untuk menjelaskan secara singkat sejarah awal mula era orde baru. Materi ini diangkat berdasarkan kurikulum pengajaran Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XII. Kelebihan pembelajaran melalui video ini adalah adanya penjelasan singkat tentang dimulainya era orde baru yang mudah dimengerti oleh siswa. Pada awal video siswa akan diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan awal mula era orde baru, kemudian pemateri akan menjabarkan materi dan diakhir video diharapkan siswa dapat menjawab pertanyaan, serta menjelaskan kembali bagaimana proses transisi demokrasi terpimpin dengan masa orde baru. Lalu bagaimana era orde baru terbentuk?

Era Orde baru berawal setelah terjadinya peristiwa G 30 S/PKI pada tahun 1965 yang menimbulkan kemarahan masyarakat dan ditandai dengan aksi-aksi Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Dalam keadaan negara yang genting, Presiden Soekarno memberikan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) tahun 1966 kepada Letnan Jenderal Soeharto yang akhirnya dapat membawa Soeharto menjadi salah satu pelaksana dalam memimpin kabinet walaupun Soekarno masih menjabat sebagai Presiden. Setelah melalui dualisme kepemimpinan yang berkepanjangan dan menyebabkan konflik politik dalam kalangan petinggi negara, akhirnya Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri dan jabatannya digantikan oleh Pengemban Supersemar, yakni Soeharto. Soeharto kemudian dilantik oleh MPRS sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia pada 12 Maret 1967 dan kemudian pada 27 Maret 1968, kuasa penuh diberikan oleh MPRS kepada Soeharto melalui pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah menjabat Presiden, Soeharto mulai menjalankan Stabilitas Politik Keamanan, Stabilitas Ekonomi dan melaksanakan Pemilihan Umum sebagaimana ditetapkan pada sidang MPRS tahun 1966.

Salah satu konsep yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto untuk melaksanakan tugasnya adalah melakukan Trilogi Pembangunan yaitu, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari konsep tersebut lahirlah kebijakan-kebijakan penyeragaman seperti Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang bertujuan agar rakyat Indonesia memiliki pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. Kemudian lahir juga kebijakan Dwifungsi ABRI yakni ABRI memiliki fungsi kekuatan militer dan juga kekuatan politik secara bersamaan. Terdapat juga kebijakan terkait Penanaman Modal Asing (PMA), Swasembada Pangan, pembangunan Sekolah Dasar Inpres, Keluarga Berencana, menerapkan konsep Bandung Plan dalam Puskesmas, serta membawa Timor Timur menjadi bagian dari NKRI. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto selama masa Orde Baru memiliki dampak positif diantaranya berhasil menciptakan rasa aman dan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi hingga menjadi swasembada beras. Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak negatif yakni dalam bidang politik di mana Orde Baru cenderung memiliki sifat otoriter, pemerintah yang sentralistis, dan demokrasi yang gagal.

Risye Restu Musdama