Video ini bertujuan untuk menjelaskan secara singkat sejarah pembebasan Irian Barat pada masa demokrasi terpimpin. Materi ini diangkat berdasarkan kurikulum pengajaran Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XII. Kelebihan pembelajaran melalui video ini adalah adanya penjelasan singkat tentang sejarah pembebasan Irian Barat yang mudah dimengerti oleh siswa. Pada awal video siswa akan diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan sejarah pembebasan Irian Barat, kemudian pemateri akan menjabarkan materi dan diakhir video diharapkan siswa dapat menjawab pertanyaan, serta menjelaskan kembali bagaimana proses perkembangan politik pembebasan Irian Barat pada masa demokrasi terpimpin. Lalu bagaimana proses pembebasan Irian Barat?

Salah satu isu politik Indonesia yang belum selesai sejak Proklamasi 1945 adalah masalah status Irian Barat yang ditangguhkan penyerahannya pada Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1950. Akhirnya pada tahun 1956 tercapailah suatu kesepakatan dalam Piagam Penyerahan Kedaulatan yang isinya menyimpulkan bahwa akan dilakukan penyerahan Irian Barat kepada Indonesia dengan jalan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Setelah upaya bilateral kedua negara ini akhirnya mengalami kegagalan, Indonesia kembali mengajukan upaya diplomasi di PBB namun kembali gagal, kemudian Indonesia mengadakan Konferensi Asia Afrika (KAA) untuk mendapatkan kekuatan politik di tingkat internasional dan akhirnya Belanda melunak dan bersedia melakukan perundingan bilateral. Kembali gagal dalam perundingan bilateral, Indonesia mengambil jalan lain yakni melakukan aksi-aksi pembebasan Irian Barat dengan cara mengembalikan seluruh perusahaan Belanda kepada pemerintah, akhirnya usaha ini menimbulkan ketegangan dan pada 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.

Setelah upaya diplomasi dengan konfrontasi politik-ekonomi tidak berhasil, Indonesia memilih jalur lain untuk mengambil Irian Barat dari Belanda, yakni melalui konfrontasi militer. Dalam rangka persiapannya, pemerintah Indonesia mencari bantuan senjata dari Blok Barat dan Blok Timur, namun Belanda menyadari hal itu kemudian mengajukan nota protes kepada PBB bahwa Indonesia akan melakukan agresi dan akhirnya Belanda kembali memperkuat kedudukannya di Irian Barat. Kemudian Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang berisikan agar Bangsa Indonesia menggagalkan upaya Belanda untuk membentuk negara boneka Irian Barat, mengibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat, dan bersiap untuk mobilisasi dalam rangka mempertahankan Irian Barat. Akhirnya setelah aksi-aksi Trikora, Belanda terdesak untuk melakukan perundingan kembali terkait penyerahan Irian Barat, dan Irian Barat bisa kembali kepangkuan Republik Indonesia dalam Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962.

Risye Restu Musdama